Mataram, NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI NTB) dan Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Sosialisasi dan Konsultasi Revisi serta Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D). Kegiatan berlangsung secara hybrid pada awal Juli 2025 di Fave Hotel Mataram dan melalui Zoom Meeting, sebagai bagian dari rangkaian Program Low Carbon Development Initiative (LCDI) Fase II.
NTB menjadi salah satu dari empat provinsi pionir yang telah menyusun dokumen RPRKBI, dan kini memasuki tahapan penyelarasan dengan dokumen perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN) dan RPJMD 2025–2029. Dalam sambutannya, Dr. H. Moh. Taqiuddin menegaskan urgensi revisi RPRKBI agar tetap relevan dengan dinamika isu global dan lokal, termasuk integrasi prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).
Kepala Bidang Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnaen, turut menekankan perlunya memperkuat kebijakan strategis seperti NTB Lestari melalui integrasi lintas sektor dan penguatan sistem data digital berbasis platform Aksara. Menurutnya, RPRKBI tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, namun juga sebagai alat pengarah program pembangunan yang responsif terhadap tantangan iklim dan sosial.
Dari pihak Bappenas, Anna Amalia memberikan perspektif mengenai krisis lingkungan global atau triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati. Ia menyampaikan bahwa dokumen RPRKBI perlu menjadi peta jalan kolaboratif menuju pembangunan tangguh iklim yang didasarkan pada data dan sinergi berbagai pemangku kepentingan.
Workshop ini juga diisi dengan narasumber oleh Dr. Ir. Irman Firmansyah, S.Hut., M.Si., M.Sc, selaku Head of System Dynamics Center memberikan panduan dalam menyusun skenario penurunan emisi jangka menengah ke dalam RPJMD provinsi. Ia menekankan pentingnya mengintegrasikan target emisi secara terukur dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Turut hadir pula akademisi dan peneliti lingkungan hidup seperti Dr. Hairil Anwar, Dr. Andi Chairil Ichsan, dan Dr. Baiq Yulfia E. Yanuartati yang memperkuat kajian terhadap kondisi eksisting pembangunan rendah karbon NTB. Mereka secara konsisten menyoroti pentingnya pengarusutamaan GEDSI agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjangkau kelompok rentan yang paling terdampak perubahan iklim, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin.
Melalui kegiatan ini, Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim secara inklusif dan terintegrasi, selaras dengan target pembangunan nasional dan arah kebijakan global.