Lombok Tengah – Dalam rangka memperkuat kolaborasi lintas sektor menuju pembangunan daerah yang rendah emisi dan tangguh terhadap perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyelenggarakan Workshop Sinkronisasi dan Koordinasi Program Kerja Lintas Sektor PRKBI Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Illira, Lombok Tengah, dan dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Workshop dibuka oleh Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Wiranata, S.IP., M.A., yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun sinergi dan konsistensi antar perangkat daerah agar dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah (RPRKBI-D) dapat diintegrasikan secara utuh dalam dokumen perencanaan strategis kabupaten, termasuk RPJMD, Renstra OPD, hingga Renja tahunan. Menurutnya, konsolidasi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program penurunan emisi berjalan sesuai arah kebijakan nasional dan kebutuhan lokal.
Sebagai narasumber utama, Dr. Ir. Irman Firmansyah, S.Hut, M.Si, M.Sc, menyampaikan materi teknis yang menekankan urgensi penyelarasan kebijakan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Ia menekankan bahwa keberhasilan program PRKBI tidak dapat dicapai secara terpisah, melainkan harus melekat pada dokumen perencanaan daerah dan memiliki dukungan dari setiap OPD. Irman juga menambahkan bahwa keberadaan dokumen RPRKBI yang tidak selaras dengan RPJMD dan dokumen operasional lainnya akan menyulitkan proses implementasi dan penganggaran program-program penurunan emisi.
Dalam sesi pendampingan, Dr. Hairil Anwar turut memperkuat proses pendalaman teknis bersama OPD, terutama dalam menyelaraskan target-target sektoral yang akan dimasukkan dalam RPRKBI dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator kinerja lima tahunan. Ia menggarisbawahi pentingnya setiap OPD memiliki pemahaman yang seragam tentang peran mereka dalam mendukung visi pembangunan rendah karbon di Lombok Tengah.
Menutup kegiatan, Direktur KONSEPSI NTB, Dr. H. Moh. Taqiuddin, menekankan pentingnya memastikan bahwa dokumen RPJMD Lombok Tengah mendatang dapat mengadopsi RPRKBI secara utuh dan berbasis data. Menurutnya, integrasi berbasis bukti ini menjadi pondasi kuat untuk mendorong kebijakan pembangunan yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga responsif terhadap tantangan sosial dan perubahan iklim secara menyeluruh.
Workshop ini menjadi momentum strategis bagi Lombok Tengah untuk memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif, partisipatif, dan terukur.